372 Guru Besar Terusik oleh Kebijakan Menteri Kesehatan

372 Guru Besar Terusik oleh Kebijakan Menteri Kesehatan

urbanstory.id – Sebanyak 372 guru besar dari 23 universitas kedokteran di Indonesia mengekspresikan ketidakpercayaan mereka terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mereka menilai kepemimpinan Budi telah menurunkan mutu pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia.

Deklarasi tersebut dibacakan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 12 Juni 2025, yang menyoroti sejumlah kebijakan Budi yang dianggap kontroversial dan merugikan proses pendidikan.

Penyebab Ketidakpercayaan

Para guru besar mengidentifikasi enam kebijakan utama yang menimbulkan ketidakpuasan. Salah satu kebijakan yang paling ditentang adalah penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas yang diyakini dapat mengaburkan kualitas pendidikan.

Mereka juga menunjukkan keberatan atas pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan dan pemindahan kolegium di bawah Kementerian Kesehatan. Kebijakan pelatihan dokter umum untuk melakukan operasi caesar di daerah terpencil juga mendapat sorotan tajam.

Para akademisi tersebut menggarisbawahi bahwa pemindahan dokter menciptakan kehilangan sentimen almamaterisme, sehingga berpotensi merugikan pendidikan kedokteran. Selain itu, mereka juga mengeluhkan pembingkaian negatif terhadap masalah perundungan di kalangan dokter yang belum mendapatkan solusi yang jelas dari pemerintah.

Kekhawatiran yang Dirasakan

Sejak 16 Mei 2025, ketika 158 guru besar pertama kali mengungkapkan kekhawatiran, mereka sudah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini belum ada respons dari Menteri Kesehatan.

Dr. Teddy Prasetyono, seorang dokter spesialis, mengungkapkan, “Dalam perjalanannya, kami belum melihat adanya perubahan. Jadi kami menyampaikan bahwa sulit bagi kami untuk memberikan kepercayaan kami dalam kemajuan pembangunan dunia kesehatan negeri ini.”

Sulistyowati Irianto, guru besar antropologi hukum dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa intervensi Menteri Kesehatan dalam sistem pendidikan kedokteran berpotensi mengancam otonomi pendidikan tinggi. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang mungkin memiliki aspek legalitas, kehilangan legitimasi sosial karena ketidakpercayaan yang berkembang.

Langkah Selanjutnya

Para guru besar menyatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan deklarasi lebih lanjut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah perbaikan. Upaya ini mereka lakukan demi memastikan kualitas pendidikan kedokteran yang lebih baik.

Keresahan ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kepemimpinan Budi Gunadi, khususnya di kalangan pusat-pusat pendidikan kedokteran. Komunikasi antara Menteri Kesehatan dan akademisi dianggap sangat penting untuk menjawab berbagai kritik dan merumuskan langkah ke depan yang lebih efektif.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *