Kontroversi Pembayaran Non-Tunai Menyoroti Hak Konsumen di Roti'O

Kontroversi Pembayaran Non-Tunai Menyoroti Hak Konsumen di Roti'O

Viralnya video seorang pria yang marah saat lansia ditolak bertransaksi di gerai Roti'O memicu perhatian publik yang signifikan belakangan ini.

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Pecahkan Rekor dengan Transfer Alexander Isak

Berkaitan dengan insiden ini, manajemen Roti'O telah mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta maaf dan menegaskan pentingnya evaluasi internal.

Respons Manajemen Roti'O

Manajemen Roti'O mendapatkan banyak kritik setelah insiden ini. Dalam pernyataannya, mereka menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penawaran promo bagi pelanggan.

Manajemen dalam pernyataan resminya meminta maaf, 'Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan.' Ini menunjukkan komitmen mereka untuk memperbaiki masalah yang ada.

Selain itu, Roti'O menginformasikan bahwa evaluasi saat ini sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tiap gerai mereka.

Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil

Kronologi dan Dampak Sosial

Video yang viral di media sosial menunjukkan seorang pria berpakaian hitam sedang berdebat dengan petugas outlet Roti'O setelah seorang nenek ditolak bertransaksi karena tidak menggunakan QRIS.

Dalam video tersebut, pria itu menegaskan, 'Iya itu makanya kubilang, uang cash itu tetap harus kalian terima, masak harus QRIS, nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya, gimana?' Ini menyoroti pentingnya penerimaan uang tunai di berbagai merchant.

Reaksi masyarakat di media sosial tidak sedikit, banyak yang mendiskusikan betapa pentingnya akses terhadap metode pembayaran tunai, terutama bagi kelompok usia lanjut.

Aturan dari Bank Indonesia

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Donny Bayu Purnomo, seluruh merchant di Indonesia wajib menerima pembayaran uang tunai. Hal ini penting untuk menjamin hak konsumen.

Donny menegaskan, 'Menurut Pasal 21 UU Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI.' Hal ini menjadi inti dari diskusi tentang penerimaan uang tunai di era digital.

Meskipun digitalisasi semakin meningkat, ia menekankan, penting bagi merchant untuk tetap menerima uang tunai, karena tidak semua konsumen memiliki akses ke sistem pembayaran digital.

Baca juga: Tantangan Workout 30 Hari Tanpa Alat: Menjaga Kebugaran di Rumah