urbanstory.id – Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), telah melaporkan dugaan suap terhadap penegak hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resminya dan terdaftar sebagai pengaduan yang diterima pada 8 Agustus 2025.
Dalam unggahan itu, Nikita menjelaskan bahwa aduannya berkaitan dengan dugaan tindakan korupsi dan suap oleh oknum penegak hukum, yang kini menunggu respons dari KPK.
Detail Laporan Nikita Mirzani
Laporan yang dikirimkan oleh Nikita Mirzani tercantum dalam tanda terima bernomor 011/VII/2025. Dalam laporan ini, Nikita mengekspresikan kekhawatirannya tentang praktik suap yang mungkin mengganggu penegakan hukum.
Sebagai seorang figur publik yang terlibat dalam berbagai perkara hukum, Nikita merasa perlu untuk melaporkan permasalahan ini demi keadilan dan transparansi. Laporannya mencakup dugaan tindak pidana korupsi yang mengarah pada tindakan suap.
Harapannya, KPK dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius untuk menjaga integritas penegak hukum di Indonesia. Nikita juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap situasi hukum yang dirasakannya tidak adil.
Respons KPK terhadap Laporan
Jubir KPK, Budi Prasetyo, memberikan tanggapan terkait laporan Nikita. Ia menegaskan bahwa KPK selalu terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat dan akan melakukan verifikasi serta telaah awal terhadap setiap aduan.
“KPK tentu terbuka terhadap semua laporan ya dari masyarakat, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak,” ungkap Budi di gedung KPK.
Namun, Budi menjelaskan bahwa KPK tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang status laporan, termasuk apakah laporan tersebut diterima atau tidak. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor.
“Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja,” tambahnya.
Pentingnya Transparansi dalam Penegakan Hukum
Laporan dari Nikita Mirzani ini mengingatkan publik tentang pentingnya transparansi dalam sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang bebas dari praktik suap sangat krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Budi Prasetyo menekankan bahwa KPK akan menelaah laporan yang telah disampaikan. “Tapi tentu nanti materi laporannya kita akan cek, kita akan telaah, apakah informasi yang disampaikan itu betul, valid,” ujarnya.
Langkah Nikita untuk melaporkan dugaan suap ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk berani bersuara. KPK berharap agar keamanan para pelapor tetap terjamin agar informasi yang disampaikan dapat terjaga.
