urbanstory.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mengumumkan rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 meter persegi di pinggiran Jakarta. Dengan ini, diharapkan hunian terjangkau dapat tercipta bagi masyarakat yang tidak mampu membeli rumah di dalam kota.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyatakan bahwa harga untuk rumah subsidi saat ini masih dalam tahap penyesuaian dan belum ada angka pasti. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan mengenai desain dan lokasi pembangunan rumah subsidi ini.
Rincian Konsep Rumah Subsidi yang Dicanangkan
Lippo Karawaci merancang dua tipe rumah subsidi, yaitu tipe satu kamar tidur dengan luas bangunan 14 m² di lahan 25 m² dan tipe dua kamar tidur seluas 23,4 m² di lahan 26,3 m². Sri Haryati menjelaskan bahwa konsep ini belum final, dan masukan dari masyarakat masih akan diterima.
”Kemarin ada yang usul, bu jangan di 14 (meter persegi) tapi yang lebih tinggi seperti kita awal tuh di 18 meter persegi,” ungkap Sri, menunjukkan kesediaan Kementerian PKP untuk mempertimbangkan perubahan desain demi kebutuhan masyarakat.
Sri menambahkan bahwa desain rumah subsidi juga bisa disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi, ”Desainnya mungkin nanti disesuaikan bisa untuk motor saja,” jelasnya, menekankan komitmen untuk menciptakan hunian yang sesuai dengan kebutuhan penghuninya.
Penentuan Lokasi Pembangunan Rumah Subsidi
Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan pengembang untuk menentukan lokasi pembangunan yang memiliki aksesibilitas baik. Fasilitas transportasi menjadi prioritas agar penghuni dapat menjangkau tempat kerja di Jakarta dengan mudah.
Fritz Atmodjo, Head of Project Management PT Lippo Karawaci, menyatakan bahwa beberapa lokasi yang sedang dipertimbangkan termasuk area Cikampek hingga Tangerang. ”Terkait lokasi sih sebenarnya kemarin kita sempat hitung-hitung gitu ya, pastinya berbagai faktor seperti jarak tempuh dan kenyamanan akan diutamakan dalam penentuan lokasi,” jelasnya.
Kedekatan dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD) menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan akses yang lebih baik ke transportasi publik. Dengan ini, penghuni diharapkan dapat meminimalisir waktu perjalanan menuju tempat kerja.
Proses Pengembangan dan Pembahasan Harga
Pembahasan mengenai harga rumah subsidi yang direncanakan saat ini masih dalam tahap negosiasi dan belum terdapat kepastian angka. Sri Haryati menyampaikan, ”Masih digodok, tapi kita juga dorong untuk harganya bisa lebih affordable dibanding skema-skema yang sekarang sudah ada,” menunjukkan pentingnya kebutuhan akan hunian terjangkau.
Kementerian PKP juga mengundang usulan terkait desain dan lokasi dari berbagai stakeholder. ”Kita sih pengennya ada di Jakarta Pusat, lah. Tapi kan sekali lagi, rumah subsidi itu ada peraturannya. Batas maksimal harganya ada,” tegas Sri, menjelaskan tantangan mengenai batasan harga yang harus dipatuhi dalam pembangunan rumah subsidi di daerah perkotaan.
Seiring dengan banyaknya pembahasan yang berlangsung, masyarakat diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif terkait konsep rumah subsidi ini. Di masa mendatang, pembangunan diharapkan dapat dijadwalkan setelah fase desain selesai dan harga ditetapkan.
