Senin, 23 FEBRUARI 2026 • 18:14 WIB

Sanksi Permanen untuk Alumni LPDP: Blacklist dan Pengembalian Dana Beasiswa

Author

Fiddy Anggriawan

Kasus alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral di media sosial kini memasuki babak baru dengan keputusan tegas dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro, dijatuhi blacklist dari instansi pemerintah serta diperintahkan untuk mengembalikan dana beasiswa yang diterima sebelumnya.

Akar Permasalahan dan Viral di Media Sosial

Perdebatan mengenai tindakan Dwi Sasetyaningtyas awalnya muncul setelah ia membagikan video di platform media sosial seperti Instagram dan Threads.

Dalam video tersebut, ia mengungkapkan keinginannya agar anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing, yang memicu berbagai reaksi netizen.

Pernyataan Dwi, 'I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,' menunjukkan dilema antara keputusan personal dan tanggung jawab sebagai penerima beasiswa pemerintah.

Banyak yang menilai bahwa Dwi, sebagai alumni LPDP, seharusnya lebih mempertimbangkan dampak dari kata-katanya terhadap masyarakat dan citra lembaga yang menaunginya.

Tanggapan LPDP dan Sanksi yang Diberikan

Pihak LPDP mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Dwi, yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai etika dan integritas yang harus dimiliki oleh penerima beasiswa.

LPDP juga mengisyaratkan bahwa Arya Iwantoro, suaminya, mungkin belum memenuhi kewajiban kontribusinya di Indonesia, serta dapat menghadapi sanksi lebih lanjut jika terbukti bersalah.

Dalam pernyataan resmi, LPDP menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga mencederai reputasi lembaga serta memberikan dampak negatif bagi penerima beasiswa lainnya.

Sanksi ini mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab sebagai bagian dari program yang didanai oleh negara.

Keputusan Menteri Keuangan dan Proses Pengembalian Dana

Dalam konferensi pers, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa blacklist yang diterima oleh Dwi dan Arya adalah bersifat permanen.

Beliau menekankan bahwa, 'Blacklist artinya nanti mereka tidak bisa kerja lagi (berhubungan) dengan pemerintah di sini, selama saya di sini atau di blacklist permanen... dua-duanya.'