Penurunan Biaya Haji 2026: Harapan dan Tantangan Kualitas Layanan

Penurunan Biaya Haji 2026: Harapan dan Tantangan Kualitas Layanan

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyambut positif penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 2 juta dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Apple Siapkan iPhone 17 Series Tanpa Slot SIM Tray: Ini yang Perlu Diketahui

Sekretaris Jenderal AMPHURI, Zaki Zakariya, berharap penurunan tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas layanan di Armuzna bagi jemaah haji.

Penurunan Biaya Haji 2026 dan Implikasinya

Zaki Zakariya mengungkapkan bahwa biaya masyair haji turun dari SAR 2.700 pada tahun 2025 menjadi SAR 2.300 pada tahun 2026.

Penurunan ini diharapkan tidak mengurangi pelayanan di Armuzna, karena kondisi jemaah selama puncak ibadah haji sangat penting.

Zaki menekankan bahwa 'Menurunnya biaya masyair dari SAR 2.700 tahun 2025 menjadi SAR 2.300' harus sejalan dengan penyesuaian jumlah layanan yang diberikan.

Puncak ibadah haji berlangsung selama 5-6 hari di Armuzna, sehingga menjaga kualitas layanan meski ada penurunan biaya menjadi suatu keharusan.

Risiko Penurunan Layanan di Armuzna

Zaki memperingatkan bahwa penurunan biaya dapat berdampak buruk jika layanan di Armuzna menurun, yang berisiko tinggi bagi jemaah haji.

Baca juga: Tips Menciptakan Kamar Kecil yang Nyaman dan Menyenangkan

'Jadi harus bisa dipastikan bahwa penurunan biaya Masyair (armuzna) tidak mengurangi layanan karena sangat berisiko sekali kalau turunnya pelayanan di puncak haji,' ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa keberhasilan ibadah haji sangat bergantung pada pelaksanaan layanan di Armuzna, sehingga pemerintah harus menjamin bahwa layanan tetap optimal.

'Kesuksesan haji ditentukan dari kesuksesan penyelenggaraan selama di Armuzna di tanggal 8-13 Dzulhijjah,' tambahnya.

Usulan Pengurangan Biaya di Sektor Tertentu

Zaki mengusulkan agar penurunan biaya haji difokuskan pada sektor perhotelan dan catering.

'Sektor penempatan atau perhotelan haji Mekkah dan Madinah yang sejak dulu paling riskan dalam bidding harga dan potensi mark-up,' ungkapnya.