Rabu, 13 MEI 2026 • 19:54 WIB

Krisis Organisasi Muay Thai Indonesia: Ancaman terhadap 1.200 Atlet Nasional

Author

Edi Hidayat

Ketidakpastian di ranah bela diri Indonesia semakin meningkat seiring dengan adanya dualisme dalam kepengurusan Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet tersebar di seluruh negeri mengalami kerugian akibat konflik yang tampaknya tidak berujung.

Persoalan ini terkait dengan proses administratif yang dipertanyakan dan dugaan intimidasi yang mengganggu mental para atlet. Kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal siap mengambil langkah politik jika situasi ini tidak terselesaikan.

Persoalan Legalitas dan Struktur Organisasi

Ketidakpastian dalam struktur kepengurusan PBMI terlihat dari penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov). Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Ketua Umum Farel Alfaret, mengkritik bahwa penunjukan ini dilakukan tanpa adanya pencabutan SK kepengurusan yang sah, yang dianggap sebagai cacat prosedur.

Ia menegaskan, "Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi." Critique ini mencerminkan ketidakpuasan internal yang dapat merusak kredibilitas organisasi.

Selain itu, Lutfi menyoroti pembekuan pengurus daerah yang dilakukan tanpa transparansi. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tambahnya, menandakan perlunya pemenuhan regulasi berbasis administrasi dalam proses kepengurusan.

Dampak Psikologis Terhadap Atlet

Konflik internal di PBMI tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada kondisi mental para atlet. Banyak atlet mengalami tekanan yang berasal dari intimidasi serta ancaman yang berpotensi mengganggu fokus mereka dalam bertanding.

Perwakilan orang tua atlet menyampaikan bahwa situasi seperti ini menyebabkan kekhawatiran akan kemampuan atlet dalam menjaga performa mereka. Ketidakstabilan psikologis yang dialami dikhawatirkan dapat merusak prestasi Muay Thai Indonesia di kancah internasional.

Menghadapi situasi ini, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal mengusulkan untuk mengadakan audiensi terbuka. Tujuannya adalah menyediakan transparansi kepada publik mengenai status atlet nasional serta untuk menangani dampak psikologis yang terjadi.

Langkah Menuju Jalur Politikal

Meskipun dalam keadaan menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka berencana untuk melibatkan lembaga legislatif sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Saat ini, pengurus daerah dari seluruh wilayah, termasuk Papua dan DKI Jakarta, bersatu untuk menuntut keadilan bagi atlet Muay Thai. Upaya ini mencerminkan tekad kuat mereka dalam memperjuangkan nasib atlet yang telah berkorban demi cabang olahraga ini.