Selasa, 02 DESEMBER 2025 • 11:20 WIB

Pemerintah Indonesia Tindak Lanjuti Impor Ilegal untuk Lindungi UMKM

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Indonesia berkomitmen memberantas impor ilegal dan produk white label yang merugikan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Langkah ini dinyatakan sebagai kunci penting agar UMKM lokal dapat bersaing secara adil di pasar domestik.

Lonjakan Impor Pakaian Bekas dan Dampaknya pada UMKM

Dalam lima tahun terakhir, terdapat lonjakan signifikan dalam impor pakaian bekas ke Indonesia, dari 7 ton pada tahun 2021 hingga 3.600 ton pada tahun 2024.

Hingga Agustus 2025, volume impor pakaian bekas sudah tercatat mencapai 1.800 ton, yang telah membuat banyak UMKM kesulitan untuk bertahan di tengah persaingan yang tidak sehat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kehadiran barang-barang impor ini membuat UMKM lokal kesulitan mendapatkan tempat di pasar, karena produk luar mampu masuk tanpa melewati serangkaian sertifikasi yang diharuskan bagi produk lokal.

Tantangan dalam Mengatur Produk White Label

Pemerintah dihadapkan pada tantangan serius dalam menertibkan produk white label, yang merupakan barang yang diproduksi massal tanpa merek dan kemudian dilabeli di Indonesia.

Maman menegaskan bahwa produk white label lebih kompleks untuk diatur mengingat asal-usul dan kualitasnya sering kali tidak jelas.

Ia mencatat bahwa produk lokal harus melalui berbagai perizinan seperti NIB, sertifikasi halal, PIRT, SNI, dan BPOM, sehingga tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam persaingan.

Rencana Pengetatan Regulasi dan Peluang untuk UMKM

Untuk mengatasi masalah ini, Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera melakukan pengetatan besar-besaran terhadap jalur impor ilegal dan produk white label.

Ia menyatakan keinginan untuk menciptakan 'playing fair' dalam pasar Indonesia, dengan dukungan dari berbagai kementerian terkait.

Selain itu, pengetatan ini juga akan meliputi produk lain, seperti buah-buahan dan aksesori, termasuk jam tangan, pada tahap awalnya agar pasar Indonesia lebih bersih sebelum produk lokal diluncurkan.