Penyaluran Pakaian Reject untuk Korban Bencana: Usulan Menteri Dalam Negeri di Setujui Presiden

Penyaluran Pakaian Reject untuk Korban Bencana: Usulan Menteri Dalam Negeri di Setujui Presiden

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penyaluran 125 ribu pakaian reject dari pabrik dalam negeri kepada warga yang terdampak bencana. Usulan ini disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet yang diadakan di Istana Negara.

Baca juga: Polisi Selidiki Penjarahan Rumah Eko Patrio di Kuningan

Tujuan dari usulan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami dampak bencana serta mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat.

Usulan Penyaluran Pakaian Reject

Dalam Sidang Kabinet pada hari Senin, 15 Desember 2025, Tito Karnavian menyampaikan usul untuk segera menyalurkan 125 ribu pakaian reject yang tidak dapat diekspor. Perusahaan garmen besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyatakan kesiapannya untuk mendistribusikan pakaian tersebut, di mana dua perusahaan telah menyiapkan masing-masing 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini," ungkap Tito saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo. Usulan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana di beberapa daerah di Indonesia.

Masyarakat yang mengalami bencana sering kali menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, upaya ini dianggap sangat penting dalam membantu mereka kembali pulih.

Baca juga: Tips Menciptakan Kamar Kecil yang Nyaman dan Menyenangkan

Respons Presiden Prabowo

Presiden Prabowo merespon positif usulan Menteri Dalam Negeri tersebut. Ia sepakat untuk memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi bantuan pakaian yang gagal diekspor.

"Saya kira bagus itu," ungkap Prabowo menekankan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan segera sampai kepada yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Prabowo menggarisbawahi agar semua bantuan yang diberikan harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang bertugas dalam distribusi ke daerah terdampak. Hal ini diperlukan agar pendistribusian bantuan dapat dilakukan dengan lebih terencana.

Alokasi Anggaran untuk Penanganan Bencana

Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 60 miliar akan disalurkan untuk tiga provinsi yang terparah terdampak, sementara Rp 208 miliar akan disalurkan ke 52 kabupaten dan kota.

Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat yang terdampak, termasuk penyediaan pakaian, sabun, sampo, serta perlengkapan bayi. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi darurat.

Saat ini, bantuan solidaritas dari daerah lain telah mencapai Rp 46 miliar, termasuk dana yang dialokasikan serta dukungan dalam bentuk tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang telah dikirim ke daerah yang paling parah terkena bencana, seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.

Baca juga: Mengapa Olahraga Penting untuk Kesehatan Mental dan Emosional