Selasa, 20 JANUARI 2026 • 19:41 WIB

Doktif Menolak Tawaran Damai Rp5 Miliar, Sorot Perlindungan Konsumen

Author

Fiddy Anggriawan

Dokter kecantikan Samira Farahnaz, yang lebih dikenal sebagai Doktif, mengonfirmasi penolakannya terhadap tawaran damai sebesar Rp5 miliar dari Richard Lee. Penolakan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Dalam pernyataannya, Doktif menekankan bahwa tawaran tersebut tidak menyentuh substansi masalah yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya komitmen untuk transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

Penolakan Tawaran Damai

Doktif mengungkapkan bahwa tawaran uang damai yang dia terima telah ditolak. "Uang yang kamu tawarkan sebesar Rp5 miliar ke Doktif itu tidak akan Doktif terima," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa uang tersebut tidak berarti jika tidak menyentuh esensi kerugian yang diderita masyarakat. "Kembalikan uang mereka, itu baru kita damai," ujarnya.

Komitmen terhadap Transparansi

Doktif menekankan bahwa setiap pembicaraan terkait penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan di hadapan media. Hal ini untuk memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau mau berdamai, fair saja. Berapa kerugian masyarakat, kembalikan uang mereka," tambah Doktif, menunjukkan sikap tegasnya dalam menuntut keadilan.

Dengan langkah ini, ia berharap dapat mendorong terciptanya praktik kedokteran yang lebih baik di Indonesia dan menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dampak terhadap Praktik Kedokteran

Dalam pernyataan selanjutnya, Doktif ingin memberikan efek jera kepada oknum dokter yang melakukan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga masyarakat secara luas.

"Tujuan Doktif satu, jangan ada lagi oknum dengan profesi dokter mengambil uang masyarakat awam seenak mereka, seolah-olah kebal hukum," ungkapnya.

Dengan sikap tegas ini, Doktif berupaya meningkatkan disiplin dalam praktik kedokteran di Indonesia, memastikan bahwa pelanggaran yang merugikan publik tidak terulang.