Rabu, 04 FEBRUARI 2026 • 15:30 WIB

Pembaruan Peserta JKN: Dampak dan Proses Penonaktifan PBI JK

Author

Fiddy Anggriawan

Baru-baru ini, sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mengalami penonaktifan yang menjadi sorotan publik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyampaikan bahwa tindakan ini sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026.

Latar Belakang Penonaktifan Peserta PBI JK

BPJS Kesehatan menginformasikan bahwa penonaktifan peserta PBI JK bertujuan untuk memperbarui data yang ada. Rizzky menjelaskan, "Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru."

Dasar hukum penonaktifan ini tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 3/HUK/2026 yang diterbitkan oleh Menteri Sosial. Proses pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial untuk menjaga akurasi data peserta.

Syarat untuk Mengaktifkan Kembali Status Peserta

Peserta yang dinonaktifkan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status mereka dengan memenuhi beberapa syarat. Rizzky menjelaskan bahwa peserta yang berhak kembali adalah mereka yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan verifikasi lapangan.

Selain itu, individu dengan penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis juga diperbolehkan mengajukan pengaktifan ulang. "Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat," lanjutnya.

Prosedur Pengaktifan dan Pengecekan Status JKN

Prosedur pengaktifan kembali melibatkan Dinas Sosial yang akan mengusulkan peserta ke Kementerian Sosial. Setelah itu, Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan peserta tersebut.

Peserta disarankan untuk memeriksa status kepesertaan mereka secara berkala. Rizzky juga mengingatkan, "Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya."