Pengawasan Ketat Diperlukan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pengawasan Ketat Diperlukan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menyuplai makanan bergizi untuk anak-anak kini menuai kritik tajam dari anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.

Baca juga: Kunto Aji Soroti Anggota DPR dari Kalangan Selebritas

Kritik tersebut muncul terkait penyajian makanan yang tidak sesuai standar, khususnya pada buah semangka yang disajikan sangat tipis layaknya lembaran tisu.

Kritik Terhadap Penyajian Makanan MBG

Yeka Hendra Fatika, dalam pernyataannya di kantor Ombudsman, menyatakan bahwa ada 'permainan' dalam pemilihan bahan baku. Ia menegaskan, 'Yang terjadi itu adalah permainan di bahan baku. Itu sangat unik. Faktanya banyak beredar, misalnya menu untuk Rp 10.000 porsi tapi buahnya (semangka) tipis banget, seperti tisu ‘wer-ewer’ gitu.'

Kritik ini mengundang perhatian karena program MBG seharusnya menjamin penyediaan makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak. Menurut Yeka, penyajian buah yang tidak sesuai ini melanggar prinsip dasar dari program tersebut, yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak.

'Kalau cuma kasih snack atau buah yang sangat tipis, itu jelas permainan bahan baku, dan itu melanggar,' tambahnya, menggarisbawahi bahwa penyimpangan semacam ini tidak boleh dibiarkan.

Baca juga: Kota-Kota di Indonesia yang Cocok untuk Liburan Sendirian

Potensi Korupsi Dalam Program MBG

Meskipun Yeka mencatat bahwa program ini seharusnya sulit dikorupsi dari segi sistem, ia tetap mengingatkan bahwa ada potensi penyimpangan, terutama dalam pengadaan bahan baku. Kelemahan dalam pengawasan pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakberesan tersebut.

'Makanya pengawasan itu merupakan sebuah keniscayaan,' ujarnya, menekankan pentingnya perkuatan infrastruktur pengawasan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makanan yang sesuai dengan standar nutrisi yang ditetapkan.

Yeka juga menyarankan agar pemerintah bekerja untuk meningkatkan transparansi serta sistem pengawasan terkait harga bahan baku, guna mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan.

Masalah Verifikasi Harga Bahan Baku

Salah satu masalah besar dalam program MBG adalah verifikasi harga bahan baku yang seringkali tidak akurat. Yeka memberi contoh mengenai harga telur yang sulit untuk dipastikan kebenarannya di lapangan.

'Pertanyaan saya: siapa yang bisa menjamin bahwa dia benar-benar beli dengan harga Rp 30.000?' ujarnya, menyoroti tantangan dalam memastikan harga pasar yang adil.

Yeka menambahkan bahwa bukti tertulis seperti kuitansi sering tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, yang dapat mengakibatkan laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini jelas menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan program.

Baca juga: Sri Mulyani Serukan Cinta kepada Indonesia Meski Alami Insiden Penjarahan