DPR Akan Minta Keterangan dari BNN dan Kejari Batam Terkait Kasus Narkoba Besar

DPR Akan Minta Keterangan dari BNN dan Kejari Batam Terkait Kasus Narkoba Besar

Komisi III DPR akan memanggil Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam untuk memberikan penjelasan terkait penemuan hampir dua ton sabu dari kapal Sea Dragon di Kepulauan Riau.

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Pecahkan Rekor dengan Transfer Alexander Isak

Rencana pemanggilan ini dimaksudkan untuk membahas tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, salah satu anak buah kapal yang terlibat dalam kasus ini.

Panggilan untuk Penjelasan Kasus

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan rencana pemanggilan bagi penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam. 'Komisi III DPR RI akan memanggil penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm,' jelasnya.

Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi berbagai aspek hukum dan prosedural dalam kasus yang memicu kehebohan di masyarakat ini.

Kepentingan utama dari pemanggilan ini adalah untuk mendalami proses penanganan hukum terhadap Fandi Ramadhan, yang saat ini dihadapkan pada tuntutan berat terhadap hidupnya.

Baca juga: Olahraga Low Impact: Solusi Ideal untuk Pemula yang Ingin Sehat

Tuntutan Mati untuk Fandi Ramadhan

Fandi Ramadhan menarik perhatian banyak pihak karena tuduhan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya dianggap tidak proporsional. 'Tuntutan mati terhadap Fandi menjadi sorotan karena dinilai bukan otak utama, dan tak mengetahui temuan sabu di kapalnya,' tambah Habiburokhman.

Dalam audiensi sebelumnya, Fandi menampilkan ketidakpastian yang menyebabkan banyak orang mempertanyakan keadilan dalam penerapan hukum.

Isu ini mengundang reaksi publik yang cemas terhadap keadilan dari proses peradilan yang sedang berlangsung.

Panggilan untuk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Untuk menjaga integritas dan independensi hukum, Komisi III DPR meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk memberikan teguran kepada jaksa penuntut umum. 'Kami meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur dan memeriksa JPU Kejaksaan Negeri Batam,' tukas Habiburokhman.

Pernyataan ini diungkap sebagai respon terhadap dugaan intervensi DPR dalam proses permohonan hukum, yang menciptakan ketidakpastian di antara pihak-pihak yang terlibat.

Keberadaan publik yang kritis terhadap proses hukum ini juga membuat pihak berwenang semakin hati-hati dalam melangkah.

Baca juga: Ahmad Dhani Terlibat Ketegangan dalam Rapat Komisi DPR Mengenai Royalti Lagu