Korea Selatan Kini Miliki Undang-Undang AI Pertama di Dunia dengan Sanksi Ketat

Korea Selatan Kini Miliki Undang-Undang AI Pertama di Dunia dengan Sanksi Ketat

Korea Selatan telah membuat sebuah gebrakan signifikan di dunia teknologi dengan resmi mengesahkan undang-undang yang mengatur kecerdasan buatan (AI). Pada 22 Januari 2026, negara ini menjadi yang pertama di dunia menerapkan peraturan yang dikenal sebagai AI Basic Act.

Baca juga: Kejadian Penjarahan Rumah Uya Kuya: Imbas Video Viral dan Permintaan Maaf yang Disampaikan

Undang-undang ini memberlakukan sanksi yang tegas, termasuk denda hingga 30 juta won atau sekitar Rp 345 miliar bagi perusahaan yang tidak mengungkapkan secara jelas penggunaan AI dalam produk dan layanan mereka.

Mekanisme AI Basic Act

AI Basic Act berisi ketentuan yang menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan teknologi AI, mengharuskan perusahaan untuk memberikan label yang jelas pada setiap konten yang dihasilkan. Menurut Kementerian Sains dan TIK Korea Selatan, penerapan tanda digital menjadi langkah awal untuk mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut.

Kementerian juga telah mengidentifikasi sepuluh bidang yang termasuk kategori 'AI berdampak tinggi', seperti sektor pendidikan dan perawatan kesehatan, di mana pengawasan manusia sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan publik.

Presiden Lee Jae Myung menekankan pentingnya undang-undang ini untuk mendukung industri dan mengoptimalkan potensi perkembangan AI di negara tersebut. Ia menyatakan, "Undang-undang Dasar AI mulai berlaku sepenuhnya hari ini," menandakan komitmen pemerintah untuk memperkuat regulasi di bidang teknologi.

Baca juga: Tanggapan Kontroversial Gaji Anggota DPR yang Dinonaktifkan

Tanggapan dan Kekhawatiran dari Pelaku Industri

Regulasi ini meski bermanfaat, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama startup, yang khawatir akan dampak terhadap inovasi. Lim Jung-wook, co-head dari Startup Alliance Korea Selatan, mengungkapkan, "Ada sedikit kebencian, mengapa kita harus menjadi yang pertama melakukan ini?".

Kekhawatiran ini semakin mengemuka mengingat bahasa hukum yang dianggap tidak jelas, yang bisa membuat perusahaan cenderung memilih langkah aman, sehingga mengurangi ruang untuk berkreasi. Pengusaha di sektor ini berpendapat bahwa peraturan tersebut mungkin menbatasi inovasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi.

Sebagai upaya pengurangan dampak negatif, pemerintah memberikan masa tenggang satu tahun sebelum denda mulai diberlakukan. Kementerian Sains dan TIK berjanji untuk memberikan panduan dan dukungan bagi perusahaan selama masa transisi ini.

Perbandingan dengan Regulasi Global

Korea Selatan kini menjadi sorotan global dengan peluncuran undang-undang AI komprehensif yang berlaku secara langsung. Meskipun Uni Eropa juga sedang mengembangkan kebijakan serupa melalui EU AI Act, regulasi tersebut akan diterapkan dengan bertahap hingga 2027.

Langkah tersebut menunjukkan ambisi Korea Selatan untuk menentukan posisi sebagai salah satu pemimpin di bidang pengembangan AI, bersaing dengan negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan China. Pemerintah berencana untuk meningkatkan pengeluaran untuk pengembangan AI secara signifikan tahun ini.

Regulasi ini diharapkan bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor AI. Kementerian Sains dan TIK menekankan bahwa peraturan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan di masyarakat terhadap penggunaan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Ahmad Dhani Terlibat Ketegangan dalam Rapat Komisi DPR Mengenai Royalti Lagu