Kepala OnePlus Dikejar Hukum Taiwan Terkait Praktik Perekrutan Ilegal

Kepala OnePlus Dikejar Hukum Taiwan Terkait Praktik Perekrutan Ilegal

Pete Lau, CEO OnePlus, kini menjadi buronan pemerintah Taiwan setelah penerbitan surat perintah penangkapan oleh Kejaksaan Distrik Shilin. Ia diduga terlibat dalam praktik perekrutan ilegal lebih dari 70 pekerja Taiwan, yang dianggap melanggar Undang-undang Cross-Strait Act.

Baca juga: Microsoft Luncurkan Fitur Penyimpanan Otomatis di Word

Perekrutan tersebut disebut-sebut dilakukan dengan bantuan dua warga lokal, Lin dan Cheng, melalui perusahaan samaran yang terdaftar di Hong Kong, serta pengalihan dana yang disamarkan sebagai pendapatan riset dan pengembangan.

Dugaan Pelanggaran Undang-undang Cross-Strait Act

Surat perintah penangkapan terhadap Pete Lau dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2026. Lau dituduh melakukan perekrutan tenaga kerja asal Taiwan secara ilegal, yang merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, Lau diduga berkolaborasi dengan dua warga negara Taiwan, Lin dan Cheng, untuk merekrut lebih dari 70 teknisi dari Taiwan. Praktik tersebut melanggar ketentuan yang dirancang pemerintah Taiwan untuk melindungi tenaga kerja lokal.

Undang-undang Cross-Strait Act mengatur bahwa perusahaan-perusahaan dari China perlu mendapat izin resmi sebelum merekrut warga Taiwan, dengan tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Taiwan dari potensi ancaman.

Baca juga: Pentingnya Rutin Mengonsumsi Obat Cacing untuk Kesehatan

Keterlibatan Lin dan Cheng dalam Rekrutmen Ilegal

Lin dan Cheng diduga memiliki peran penting dalam proses perekrutan ilegal yang melibatkan OnePlus. Mereka turut menyalurkan aliran dana untuk mendukung aktivitas perekrutan ini.

Keduanya diketahui mendaftarkan perusahaan ‘OnePlus’ pada Maret 2014 dan mengubah nama perusahaan menjadi ‘Sonar’ pada tahun berikutnya. Tindakan ini diperkirakan sebagai upaya untuk menyembunyikan praktik perekrutan ilegal.

Laporan menunjukkan adanya aliran dana mencapai lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan antara Agustus 2015 hingga Januari 2021, yang disamarkan sebagai pendapatan dari penelitian dan pengembangan, tetapi sebenarnya digunakan untuk merekrut tenaga kerja di Taiwan.

Tanggapan OnePlus dan Penegakan Hukum di Taiwan

Hingga saat ini, OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait surat perintah penangkapan Pete Lau. Kasus ini memperpanjang daftar masalah hukum yang dihadapi perusahaan-perusahaan dari China, khususnya dalam hal rekrutmen karyawan di Taiwan.

Pemerintah Taiwan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi praktik perekrutan ilegal, terutama dalam sektor semikonduktor. Hal ini menjadikan Taiwan target utama bagi perusahaan-perusahaan dari China yang mencari sumber daya manusia berkualitas.

Dalam setahun terakhir, lebih dari 100 penyelidikan telah dilakukan oleh biro investigasi Taiwan terhadap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi secara ilegal. Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah Taiwan dalam melindungi tenaga kerja lokal dari praktik perekrutan yang tidak sah.

Baca juga: Tips Ampuh untuk Mencegah Cedera Saat Berolahraga